Semata Menggugu pada Euforia Ekonomi Kapitalistik China

Kedekatan Soekarno dengan China telah menularkan konsep bendungan besar multifungsi atas nama teknologi tenaga air ke pemerintah Indonesia sehingga pada 1963 sudah tercanangkan program proyek waduk Jatigede, yang konon bisa membendung air Sungai Cimanuk yang berlimpah mengakibatkan banjir yang dahsyat, seperti S. Yang tze juga yang sering banjir. Banjir dari luapan S. Yangtze sering menimbulkan korban jiwa dan materiil sehingga membendung sungai saat itu dianggap akan memberi solusi.

Menjadikan Bendungan TIga Ngarai (BTN), bendungan PLTA terbesar di dunia, sebagai prototype bendungan kedua terbesar nasional merupakan kebanggaan bagi pemerintah Indonesia. Menjiplak bendungan terbesar sedunia, oleh perusahaan pembangun 80% bendungan PLTA di China, mengangkat citra pemerintahan SBY-JK. Namun pemerintah menafikan fakta controversial lingkungan, keberlangsungan hidup, peradaban dan social ekonomi politik terkait bendungan yang paling kontroversial sepanjang sejarah global tersebut. Bahkan konon Tragedi Tiananmenn 1990 yang dikenal sebagai ‘the bloody masacre’, diakibatkan salah satunya oleh penolakan masyarakat terhadap rencana Bendungan Tiga Ngarai. Keberatan pihak anti BTN, adalah karena pembangunannya kudu menggusur 1,2 juta jiwa, menenggelamkan 32.000 ha tanah pertanian yang subur,  dan menghentikan jantung industri dan agro Cina. Demonstrasi dramatis di alun-alun Tiananmen berakhir brutal. Dai Zing, pimred ‘Yangtze! Yangtze!’, suatu kumpulan esai dan wawancara yang kritis terkait BTN, ditahan di Qincheng, penjara dengan pengamanan tertinggi untuk tapol. “Saya ditangkap karena pekerjaan saya untuk Bendungan Tiga Ngarai” (Jan Wong, “U.S. wins no concessions in Beijing,” The Globe and Mail, 18 November 1991). Namun setelah terjadi pemenjaraan dan  pembantaian terhadap penuntut demokrasi, akhirnya Bendungan ‘yang paling membawa bencana buatan manusia’ versi International Rivers Network itu dibangun pada 1994.

Di balik pembangunan bendungan besar di seantero dunia, khususnya negara-negara di Asia dan Amerika Latin, di mana demokrasi belum utuh bahkan yang terjadi adalah demokrasi semu, kerap terjadi pelanggaran HAM dan praktek korupsi berjamaah terkait dana kompensasi. Namun pemerintah Indonesia rezim SBY yang begitu berambisi berburu pertumbuhan ekonomi, hanya bisa memuji-muji China dari jauh dan membuntuti apapun yang dikerjakan China, termasuk membangun bendungan pembawa bencana yang oleh International Rivers dijuluki ‘the most disastrous dam’.

Sekalipun pembangunan Bendungan Tiga Ngarai hingga kini menimbulkan kontroversi yang semakin tajam dari seluruh penjuru dunia, dalam hal HAM, lingkungan dan keuangannya, pemerintah Indonesia dari pusat BAPPENAS, Pekerjaan Umum, Kimpraswil, keuangan hingga pemerintah kabupaten dan P2T (Panitia Pembebasan Tanah) yang mungkin gaptek, terus saja menggugu pada pembangun bendungan yang kini sudah harus memindahkan lebih dari empat juta jiwa dan merusak DAS Sungai Yangtze secara keseluruhan ini.

Oleh karena itulah, blog ini diedarkan demi kemashalahatan masyarakat Indonesia yang harus diperjuangkan di lapangan perkebunan pemukiman dan persawahan pegunungan, tidak untuk dikebiri oleh euphoria ekonomi China yang diperjuangkan dari balik meja kantor pemerintahan semata.